Rakerda I JMSI Riau Dukung Pergub nomor 19, Ini Rekomendasinya

RIAUBERKABAR | PEKANBARU - Rapat Kerja Daerah I Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau yang berlangsung di Hotel Furaya, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 berlangsung khidmat dan menghasilkan beberapa rekomendasi.

Agenda Rakerda kali ini membahas laporan hasil Rakernas I JMSI di Semarang dan pembahasan program kerja JMSI 2022 serta laporan dari Ketua JMSI Kabupaten-kota.

Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa membuka langsung Rakerda I JMSI Riau langsung secara daring.

Dalam sambutannya, Teguh Santosa menyambut baik Rakerda I JMSI Provinsi Riau dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pengurus JMSI Riau pasca Rakernas.

"Semoga Rakerda I JMSI Provinsi Riau menghasil program-program kerja JMSI yang  berkualitas dan hebat. Apalagi, saat ini di JMSI Riau telah terbentuk sejumlah JMSI Kabupaten-kota. Ini akan menjadi tulang punggung bagi JMSI Provinsi Riau," ujar Teguh Santosa.

Ditambahkan Teguh, mengingat saat ini JMSI tinggal selangkah lagi menjadi konstituen Dewan Pers. 

"Kami juga meminta doa dari teman-teman daerah, semoga JMSI segera menjadi konstituen Dewan Pers. Saat ini tinggal selangkah lagi," tambah Teguh Santosa.

Ketua Umum JMSI ini kemudian membuka secara resmi pelaksanaan Rakerda I JMSI Provinsi Riau. "Dengan ini, Rakerda I JMSI Provinsi Riau dibuka, dan semoga dalam Rakerda ini berjalan dengan sukses dan baik," tambah Ketum JMSI Teguh Santoso.

Sementara itu, Ketua JMSI Provinsi Riau, H Dheni Kurnia dalam pemaparan hasil Rakernas I JMSI Provinsi Riau mengatakan perlunya regulasi yang tepat untuk media siber, termasuk terdaftar dalam Dewan Pers

"Hasil dari Rakernas I JMSI diingatkan, perlunya membenahi perusahaan pers yang tergabung dalam JMSI," ujarnya.

Kelompok satu Rakerda I JMSI Riau melalui Juru Bicara Zulpen Zuhri, memberikan rekomendasi diantaranya; mendorong JMSI Riau melakukan sosialisasi PD/PRT JMSI ke seluruh perusahaan pers siber anggota JMSI di Riau, melakukan pelatihan pengelolaan perusahaan Siber sebagai anggota JMSI Riau, melakukan penguatan administrasi perusahaan pers dan verifikasi faktual anggota JMSI se-Riau di Kabupaten/Kota, memberlakukan Pergub Riau nomor 19 tahun 2021 di Kabupaten Kota di Riau untuk belanja publikasi di Kabupaten Kota menggunakan APBD dan  mendorong JMSI Riau untuk melakukan studi banding perusahaan pers di Riau ke negara tetangga.

Beberapa waktu yang lalu, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, mendukung adanya  Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pasalnya hal tersebut juga sudah sesuai dengan kebijakan Dewan Pers.

"Pergub itu sudah sejalan dengan Dewan Pers," kata Mohammad Nuh disela-sela kegiatan seminar wakaf di Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Selasa (2/11/2021).

Lebih lanjut dikatakannya, adanya Pergub nomor 19 dan aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers tersebut sebenarnya dibuat untuk mendorong media lebih profesional. Seperti jelas penanggung jawabnya, jurnalisnya berkompeten dan beberapa hal lainnya yang menyangkut kesejahteraan jurnalis.

"Yang penting saya kira kawan-kawan jurnalis itu harus terus memperbaiki kualitas dan kompetensinya. Seperti saat menyampaikan berita harus berbasis data serta bisa memberikan pencerahan bagi publik, sehingga kehadiran media bisa jadi mesin penggerak perekonomian, sosial dan lainnya," ujarnya. 

Sementara itu, Sekretaris JMSI Riau Ridha M Haztil dalam sambutannya, memaparkan Rapat Kerja Daerah I JMSI Provinsi Riau ini merupakan kelanjutan dari hasil Rakernas I JMSI yang dilaksanakan tanggal 10 hingga 12 November yang lalu.

Rakerda I JMSI Provinsi Riau ini diikuti beberapa Ketua JMSI Kabupaten-kota serta pengurus JMSI Provinsi Riau.

"Dari 11 kabupaten di Provinsi Riau, tercatat sebanyak 9 kabupaten-kota yang telah dikirimkan mandat pembentukan pengurus JMSI-Kabupaten kota. Namun, dari 9 kabupaten-kota ini, baru empat pengurus JMSI Kabupaten-kota yamg mengirimkan draft struktur kepengurusan JMSI. Diantaranya, Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelalawan dan Kota Dumai," ujarnya