SIGAPNEWS.CO.ID | PEKANBARU - Aliansi BEM se-Riau Melaksanakan aksi demontrasi di depan kantor DPRD Provinsi Riau dengan estimasi masa sekitar 500 orang. Aksi ini di laksanakan pada pukul 14.00 WIB hingga selesai. Rabu (11/10/23).

Dalam aksi aliansi BEM se-Riau di hadiri oleh berbagai kampus yang ada di Pekanbaru yaitu UMRI, STMIK AMIK Riau, Universitas Hangtuah, IKTA Al Insyirah, Stikes payung negri, Pekanbaru Medical Centre, dan Stia Dumai juga membersamai pada aksi kali ini. 

Aliansi BEM se-Riau menuntut DPRD provinsi Riau Agar segera dapat menyelesaikan konflik agraria yang begitu banyak terjadi di 12 kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau. Di beberapa daerah provinsi riau terdapat konflik konflik agraria yg di daerah tersebut ada perusahaan perusahaan besar dan mereka tidak serta merta mengikuti regulasi yg ada. 

Aksi yang di laksanakan tepat di depan kantor DPRD Provinsi Riau karna tidak di perbolehkan untuk masuk berjalan lancar walaupun sedikit ada dorongan dari aparat terhadap masa aksi. 

Koordinator pusat BEM se-Riau mengatakan, sangat banyak permasalahan agraria di provinsi ini yang belum jumpa titik terangnya.

"Kami seluruh masa aksi memimta kepada DPRD provinsi Riau untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi, dan hentikan tindakan refresifitas pada masyarakat yang berkonflik, jika permintaan kami tidak di indahkan maka, kami pastikan akan ada berlipat-lipat ganda lagi masa aksi yang menyampaikan Aspri di depan kantor DPRD Provinsi Riau ini. konflik agraria merupakan persamalahan yg serius dan tidak bisa dianggap sepele maka presiden haru segera menyelesaikan konflik agraria yg terjadi di beberapa daerah yg ada di Indonesia dan mengingatkan jangan sampai provinsi riau yang dimana provinsi riau penyumbang apbn terbesar untuk Indonesia malah dijadikan sapi perah dan masyrakat nya tidak diperhatikan, kalau tidak bisa menyelesaikanya turun saja dari jabatan sebagai ketua DPRD provinsi Riau," ujar Firki.

Pada orasinya Alfikri juga meminta ketua DPRD provinsi Riau  untuk turun dari jabatannya jikalau tidak bisa mengatasi konflik agraria yang ada di provinsi Riau. Diberbagai daerah di provinsi Riau juga banyak terdapat perusahaan yang diduga tidak menjalankan regulasi analisis dampak lingkungan yang ada.(*)