SIGAPNEWS.CO.ID | PEKANBARU - Riau adalah provinsi yang memiliki luas daratan seluas 89.936 km². Tak bisa di  pungkiri dari jumlah daratan yang ada di Riau tersebut banyak sekali oligarki yang ingin memanfaatkan lahan yang ada di Riau.

Kebanyakan besar oknum membuka lahan dengan cara membakar lahan, kini lahan Riau yang terbakar pada tahun 2023 tercatat 1.906 hektare hingga 30 September. 

Dampak dari lahan yang terbakar bisa dilihat bersama bahwasanya kabut asap sudah mulai menyelimuti berbagai daerah di provinsi Riau. Serta bnyk keluhan dari masyarakat yang terganggu pernapasan nya. 

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau ini, bukanlah pertama kalinya terjadi. Melainkan musibah tahunan bagi masyarakat Riau. Dari tahun ke tahun permasalahkan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat terselesaikan. 

Dampak dari Karhutla adalah mengakibatkan hutan menjadi gundul dan tidak dapat menampung cadangan air sehingga terjadi banjir dan tanah longsor. 

Dampak lainnya dan dampak nyata yang terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan menyebabkan udara yang dihirup tidak sehat karna sudah bercampur dengan asap. Dari asap yang di hirup masuk ke paru-paru terjadinya infeksi saluran pernapasan terhadap manusia yang menghirupnya.

Selain itu terputusnya pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah, yang di rasa kurang efektif ketika siswa belajar di rumah, siswa SD hingga SMA sederajat tidaknya mendapatkan pembelajaran yang efektif dan layak akibat kabut asap yang terjadi.

Alfikri Habibullah selaku koordinator pusat BEM seluruh Riau meminta kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk dapat segera menyelesaikan permasalah Karhutla yang terjadi di provinsi Riau yang hingga saat ini mencapai 1.906 hektare yang terbakar di 2023. Senin (9/10).

Pada tanggal 29 September 2023 universitas Muhammadiyah Riau telah melaksanakan aksi terkait konflik agraria. Namun, DPRD provinsi Riau berkhianat dengan tidak menindaklanjuti tuntutan yang di bawa pada aksi tersebut

Alfikri Habibullah selaku presiden mahasiswa UMRI sekaligus koordinator pusat BEM se-Riau mengatakan, ia menginginkan Forkopimda Riau jangan menganggap sepele persoalan ini.

"Tidak ada kepentingan yang lebih berarti selain kepentingan rakyat," ujar Alfikri.(Rls)