SIGAPNEWS.CO.ID | PEKANBARU - H.T. Rusli Ahmad, SE, MM, Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Riau, memberikan bantahan dan klarifikasi terhadap pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU, Kyai Amin Said Husni, yang menyebut adanya kop surat palsu dan stempel palsu serta pernyataan terkait kepengurusan PWNU Riau.

Dalam konfirmasi dengan awak media, H.T. Rusli Ahmad menjelaskan bahwa sesuai dengan surat edaran PBNU, setiap Ketua atau pengurus Nahdatul Ulama yang maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) atau calon DPD RI harus mengajukan cuti. PWNU Riau telah melaksanakan instruksi tersebut dan memilih pengganti untuk sementara.

"Kami sudah mengajukan cuti sesuai dengan surat edaran PBNU, dan telah melakukan rapat pleno untuk menentukan pengganti. Tanggal 27 November 2023, kita telah mengirimkan hasil rapat pleno ke PBNU. Secara lisan, PBNU menyatakan bahwa saya masih dibutuhkan dan tetap menjabat," ungkap Rusli Ahmad.

Rusli Ahmad menambahkan bahwa saat menerima gelar Bapak Toleransi, ia masih membawa nama PWNU Riau dan mendapatkan respons positif dari PBNU. Namun, ketika PWNU Riau mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo - Gibran, pernyataan carateker muncul karena surat cutinya belum keluar.

"Saya masih tetap menjalankan tugas sebagai Ketua PWNU Riau. Saya meminta PBNU konsisten karena NU seharusnya mengikuti aturan tertulis maupun lisan. Deklarasi Prabowo - Gibran adalah keinginan para kyai dan pengurus di Riau, dan saya harus mengakomodir hal tersebut," tegas Rusli Ahmad.

Rusli Ahmad juga menyoroti ketidaksesuaian respons PBNU terkait deklarasi dukungan. Menurutnya, pada kegiatan sebelumnya yang melibatkan PWNU Riau, tidak ada pernyataan carateker atau tuduhan palsu.

"Saya meminta PBNU konsisten. Kenapa pada saat PWNU Riau mendeklarasikan dukungan terhadap Paslon No 2, muncul masalah dan sebutan carateker. Kenapa tidak dari awal saat kegiatan lain di mana saya membawa nama PWNU Riau tidak ada bahasa carateker, cap palsu, dan sebagainya," ungkapnya.